Belakangan ini media sosial di Indonesia dipenuhi dengan poster, unggahan, dan diskusi tentang 17+8 Tuntutan Rakyat. Fenomena ini bukan sekadar tren viral, melainkan cerminan keresahan sekaligus aspirasi jutaan masyarakat terhadap kondisi sosial, politik, hingga ekonomi di tanah air.
Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?
Istilah 17+8 merujuk pada angka kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Namun dalam konteks ini, angka tersebut dijadikan simbol dua jenis tuntutan rakyat:
17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 7 hari.
8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 1 tahun. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap aksi demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025, yang kemudian mendapat dukungan luas dari masyarakat sipil, publik figur, hingga organisasi seperti YLBHI dan PSHK.
Isi 17 Tuntutan Rakyat (Jangka Pendek – 7 Hari)
Dalam waktu seminggu, masyarakat mendesak pemerintah, DPR, TNI, Polri, partai politik, hingga kementerian ekonomi untuk segera melakukan langkah nyata. Beberapa poin penting antara lain:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.
3. Hentikan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR.
5. Tindak tegas anggota DPR yang melanggar etika dan hukum.
6. Bebaskan demonstran yang ditahan.
7. Hentikan kekerasan polisi dan proses hukum aparat pelanggar HAM.
8. Pastikan upah layak untuk buruh, guru, nakes, dan mitra ojol.
9. Ambil langkah darurat mencegah PHK massal.
10. Buka ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Totalnya ada 17 poin detail, yang kesemuanya menuntut perubahan cepat sebagai bentuk pemulihan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Isi 8 Tuntutan Rakyat (Jangka Panjang – 1 Tahun)
Sementara itu, untuk jangka waktu hingga 31 Agustus 2026, terdapat 8 tuntutan besar yang lebih bersifat reformasi struktural, di antaranya:
1. Reformasi DPR secara menyeluruh: audit independen, tolak mantan koruptor, hapus fasilitas istimewa.
2. Reformasi partai politik dan penguatan fungsi oposisi.
3. Reformasi perpajakan agar lebih adil dan tidak membebani rakyat.
4. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor serta perkuat independensi KPK.
5. Reformasi Polri menuju sistem yang profesional dan humanis.
6. Kembalikan TNI ke barak, cabut mandat dari proyek sipil.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Cipta Kerja.
Tuntutan jangka panjang ini lebih berat, karena menyangkut perubahan sistemik yang selama bertahun-tahun dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Simbol Warna: Pink, Hijau, dan Biru
Gerakan ini juga dikenal dengan simbol warna yang ramai diunggah di media sosial:
Brave Pink: melambangkan keberanian, terinspirasi dari seorang ibu peserta demo yang memakai kerudung pink.
Hero Green: melambangkan kekuatan, diambil dari identitas ojek online dan perjuangan mendiang Affan Kurniawan.
Resistance Blue: melambangkan perlawanan, terinspirasi dari lambang Garuda berwarna biru.
Ketiga warna ini kemudian menjadi identitas visual gerakan rakyat dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Fenomena 17+8 Tuntutan Rakyat menunjukkan bahwa:
1. Kesadaran kolektif rakyat semakin tinggi. Masyarakat tak hanya pasif, tetapi aktif menyampaikan aspirasi melalui media sosial maupun aksi nyata.
2. Krisis kepercayaan terhadap lembaga negara nyata adanya. Tuntutan transparansi, keadilan, dan reformasi bukan lagi sekadar isu pinggiran.
3. Solidaritas lintas kelompok semakin menguat. Dari mahasiswa, buruh, publik figur, hingga masyarakat biasa ikut menyuarakan hal yang sama.
Penutup
Pada akhirnya, 17+8 Tuntutan Rakyat bukan sekadar daftar permintaan, melainkan cerminan suara rakyat Indonesia yang mendambakan pemerintahan bersih, transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat kecil. Apakah tuntutan ini akan benar-benar dijawab oleh pemerintah dan lembaga terkait? Hanya waktu yang akan menjawab.
